MAMIRA.ID — Pemerintah Kabupaten Sumenep kembali memperkuat transformasi digital di sektor birokrasi. Melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Pemkab Sumenep resmi meluncurkan Aplikasi ASN SEHATI (Sistem Informasi dan Monitoring Kesehatan ASN) di Pendopo Agung Keraton Sumenep.
Berbeda dari sekadar platform pemantauan kebugaran biasa, inovasi ini dirancang terintegrasi penuh dengan ekosistem digital internal pemerintahan daerah.
Kepala BKPSDM Kabupaten Sumenep, Benny Irawan, mengungkapkan bahwa aplikasi berbasis mobile dan web admin ini terhubung langsung dengan sistem yang sudah ada, seperti SIC, SIMANTRA, dan SIMPEG.
“ASN SEHATI mendukung integrasi dengan ekosistem sistem informasi Pemerintah Kabupaten Sumenep, sehingga pemanfaatannya bisa terhubung dengan sistem autentikasi dan data kepegawaian,” ujar Benny.
Menghubungkan Kesehatan dengan Produktivitas Kerja
Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo menegaskan bahwa basis data kesehatan yang terintegrasi ini menjadi instrumen penting dalam mendongkrak kualitas pelayanan publik.
Menurutnya, produktivitas dan kedisiplinan seorang aparatur sangat ditentukan oleh kondisi fisik yang prima.
Dengan adanya data kesehatan yang tercatat secara berkala mulai dari langkah harian, tekanan darah, detak jantung, hingga durasi tidur pemerintah daerah memiliki landasan kuat untuk melakukan evaluasi, pencegahan dini, hingga perumusan kebijakan yang lebih terarah.
“Pemerintah daerah ingin dalam mengelola data kesehatan aparatur harus dilakukan secara tertib dan bertanggung jawab, dengan tetap memperhatikan kerahasiaan serta perlindungan data pribadi ASN,” tegas Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo.
Pengawasan Agregat dan Keamanan Data
Melalui fitur Web Admin, pimpinan OPD dan pihak BKPSDM dapat memantau ringkasan kondisi kesehatan pegawai secara agregat per Organisasi Perangkat Daerah. Hal ini memungkinkan instansi terkait untuk melihat tingkat kebugaran pegawai secara makro tanpa mengabaikan privasi individu.
BKPSDM memastikan bahwa arsitektur informasi aplikasi ini dirancang dengan pembatasan hak akses yang ketat, menjamin keamanan serta kerahasiaan rekam jejak kesehatan masing-masing pegawai negeri sipil maupun pegawai dengan perjanjian kerja (PPPK).
Melalui langkah progresif ini, diharapkan seluruh jajaran ASN dapat berpartisipasi aktif dalam memutakhirkan data kesehatan mereka secara mandiri, demi mewujudkan birokrasi yang sehat, responsif, dan berintegritas tinggi.
(Ida)
