MAMIRA.ID – Warga Nahdlatul Ulama (NU) dan Kiai Kampung asal Situbondo, HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur, meminta Presiden Prabowo Subianto memastikan tidak ada pihak yang membawa-bawa nama Presiden maupun menggunakan fasilitas kekuasaan untuk kepentingan politik pribadi dalam perebutan kepemimpinan PBNU pada Muktamar ke-35 NU.
Muktamar ke-35 NU sendiri telah ditetapkan berlangsung pada 27–31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur.
Menurut Gus Lilur, permintaan tersebut disampaikan karena dirinya menerima informasi dari terpercaya mengenai adanya gerakan yang diduga berupaya memengaruhi proses suksesi kepemimpinan NU dengan melibatkan sejumlah pejabat yang berada di lingkaran pemerintahan.
“Sebagai warga NU, saya meminta Presiden Prabowo memastikan tidak ada satu pun orang yang membawa-bawa nama beliau untuk kepentingan hasrat politik pribadi dalam merebut kepemimpinan PBNU,” kata Gus Lilur dalam keterangannya, Selasa (18/8/2026).
Gus Lilur menyebut informasi yang diterimanya mengarah pada dugaan adanya jejaring yang melibatkan sembilan pembantu presiden di sekitar kekuasaan.
Nama-nama yang disebutnya adalah Sufmi Dasco Ahmad, Teddy Indra Wijaya, Prasetyo Hadi, Jenderal TNI (Purn) Herindra, Saifullah Yusuf, Nusron Wahid, Juri Ardiantoro, Nasaruddin Umar, dan Irfan Yusuf.
“Informasi yang saya terima mereka menginginkan KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU dan KH Miftahul Akhyar sebagai Rais Aam,” ujarnya.
Namun Gus Lilur tidak percaya bahwa gerakan mereka benar-benar diketahui oleh Presiden Prabowo.
“Justru karena itu saya meminta Presiden turun tangan dalam pengertian yang paling sederhana: memastikan bahwa tidak ada pembantunya yang menggunakan nama Presiden, fasilitas kekuasaan, atau pengaruh jabatan untuk mencampuri urusan internal NU,” katanya.
Ia menilai persoalan tersebut menjadi penting karena sejumlah nama yang disebut dalam informasi itu memang menduduki jabatan pemerintahan. Teddy Indra Wijaya tercatat sebagai Sekretaris Kabinet, Prasetyo Hadi sebagai Menteri Sekretaris Negara, dan Juri Ardiantoro sebagai Wakil Menteri Sekretaris Negara.
Saifullah Yusuf juga merupakan Sekretaris Jenderal PBNU sekaligus Menteri Sosial.
Menurut Gus Lilur, rangkap relasi antara posisi di pemerintahan dan struktur organisasi NU tersebut harus dijaga agar tidak berubah menjadi penggunaan kekuasaan negara untuk menentukan kepemimpinan organisasi keagamaan.
“Yang saya persoalkan bukan siapa yang menjadi calon Ketua Umum atau siapa yang menjadi Rais Aam. Siapa pun boleh berkompetisi. Tetapi jangan menggunakan kekuasaan negara untuk memenangkan kandidat tertentu,” tegasnya.
Gus Lilur yang juga penulis buku Prabowo untuk Indonesia Raya itu bahkan mempertanyakan motif di balik dugaan gerakan tersebut. Ia menduga terdapat kepentingan mempertahankan posisi politik melalui penguasaan struktur NU.
“Kalau benar gerakan itu ada, pertanyaannya sederhana: apakah ini semata-mata gerakan politik untuk mempertahankan posisi dan pengaruh? Apakah jabatan di pemerintahan kemudian harus diamankan melalui jabatan di PBNU?” ujarnya.
Ia secara khusus menyoroti Saifullah Yusuf dan Nusron Wahid. Menurutnya, kedua figur tersebut memiliki posisi strategis di pemerintahan sekaligus memiliki posisi penting dalam struktur NU.
Gus Lilur mengatakan publik berhak mempertanyakan apakah kepentingan mempertahankan jabatan politik kemudian mendorong seseorang untuk ikut menentukan siapa yang harus memimpin NU.
“Gus Ipul adalah Menteri Sosial dan Sekjen PBNU. Nusron adalah pejabat pemerintah dan memiliki posisi di struktur PBNU. Jangan sampai muncul persepsi bahwa jabatan pemerintahan harus diamankan dengan menguasai kepemimpinan NU,” katanya.
Ia menegaskan bahwa NU tidak boleh dijadikan kendaraan untuk mengamankan kepentingan politik siapa pun.
“NU adalah organisasi ulama. Muktamar harus menjadi forum memilih kepemimpinan berdasarkan keulamaan, integritas, kapasitas, dan kemampuan mengkhidmatkan organisasi kepada umat dan bangsa. Bukan memilih karena siapa yang paling dekat dengan penguasa,” ujar Gus Lilur.
Karena itu, ia juga mempertanyakan secara terbuka sumber pembiayaan apabila benar terdapat operasi politik untuk memobilisasi dukungan dalam Muktamar.
“Kalau memang ada gerakan seperti yang saya dengar, dari mana dananya? Apakah ada penggunaan fasilitas negara? Apakah ada dana APBN yang digunakan? Apakah ada konglomerat yang membiayai? Semua itu harus dijawab secara terbuka jika memang ada,” katanya.
Gus Lilur menegaskan dirinya tidak sedang menuduh bahwa dana APBN telah digunakan untuk membeli suara Muktamar. Ia justru meminta agar dugaan tersebut dibuktikan atau dibantah secara transparan.
“Jangan sampai ada uang negara yang dipakai untuk membeli suara Muktamar. Saya tidak mengatakan itu sudah terjadi. Saya meminta agar kalau tidak terjadi, segera bantah dan pastikan tidak terjadi,” ujarnya.
Menurut Gus Lilur, persoalan tersebut bukan sekadar perebutan jabatan Ketua Umum dan Rais Aam. Yang dipertaruhkan adalah marwah NU sebagai organisasi keagamaan terbesar yang memiliki sejarah panjang dalam kehidupan bangsa.
“Apakah semua kiai NU bisa dibeli? Apakah semua PWNU bisa dibeli? Apakah suara muktamirin bisa dibeli? Saya tidak percaya. Saya percaya masih banyak kiai dan warga NU yang memiliki independensi dan keberanian,” katanya.
Ia juga mempertanyakan apakah semangat perjuangan yang selama ini menjadi karakter NU telah hilang karena transaksi politik.
“Apakah semangat jihad NU sudah hilang karena uang? Saya tidak percaya. NU punya tradisi panjang melawan penjajahan, mempertahankan republik, dan menjaga martabat umat. Jangan sampai tradisi itu kalah oleh kepentingan politik sesaat,” ujarnya.
Gus Lilur kemudian mengajukan pertanyaan yang menurutnya harus dijawab Presiden Prabowo sendiri: apakah dugaan gerakan tersebut benar-benar berasal dari kebijakan atau kehendak Presiden, atau hanya merupakan manuver sejumlah pembantu Presiden yang membawa-bawa nama kekuasaan.
“Presiden harus menjawab ini dengan tegas. Apakah benar Presiden menginginkan NU diarahkan kepada calon tertentu? Atau ini hanya ulah beberapa pembantunya yang mengatasnamakan kedekatan dengan Presiden?” katanya.
Ia berharap Presiden Prabowo tidak membiarkan muncul persepsi bahwa Istana ikut menentukan kepemimpinan PBNU.
“Presiden adalah Presiden Republik Indonesia. Pemerintah punya kewajiban menjaga negara, sementara NU punya mekanisme sendiri untuk menentukan kepemimpinannya. Jangan sampai batas itu dilanggar,” ujar Gus Lilur.
Ia juga menyerukan kepada para kiai, PWNU, PCNU, dan seluruh muktamirin agar menjaga independensi Muktamar ke-35.
“Jangan takut. Jangan merasa bahwa karena seseorang membawa nama Presiden lalu kita harus tunduk. Muktamar adalah forum tertinggi NU. Kedaulatan NU ada di tangan muktamirin,” katanya.
Gus Lilur menegaskan bahwa dirinya tidak sedang mendukung atau menolak kandidat tertentu. Menurutnya, siapapun yang maju dalam Muktamar harus diberi kesempatan yang sama sepanjang memenuhi aturan organisasi.
“Kalau Gus Kikin maju, silakan. Kalau Miftahul Akhyar maju, silakan. Kalau Yahya maju, silakan. Kalau ada calon lain, silakan. Tetapi jangan ada calon yang dimenangkan karena fasilitas kekuasaan,” ujarnya.
Di akhir keterangannya, Gus Lilur kembali meminta Presiden Prabowo memastikan pemerintahan yang dipimpinnya tidak digunakan untuk mengintervensi proses internal NU.
“NU bukan boneka penguasa. NU adalah bagian dari sejarah berdirinya republik. NU harus tetap menjadi organisasi yang merdeka, bermartabat, dan berdikari,” katanya.
“Bismillah, lawan setiap upaya pembonekaan NU. Lawan intervensi. Lawan politik uang. Lawan penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan kelompok. Tetapi tetap dengan cara yang bermartabat, tabayun, dan sesuai hukum,” pungkas Gus Lilur.
