MAMIRA.ID – Pasca rapat formatur pertama, penyusunan kepengurusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mulai menimbulkan polemic. Pasalnya, rapat menghasilkan sejumlah nama yang dinilai memunculkan kekecewaan di internal organisasi. Salah satu isu yang mencuat adalah munculnya kabar mengenai rencana masuknya kembali tokoh yang dinilai berafilisasi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam struktur PBNU.
HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur, warga NU sekaligus kiai kampung, menilai proses penyusunan kepengurusan PBNU semestinya dikembalikan pada pertimbangan profesionalitas, kapasitas, serta keterwakilan wilayah, bukan dibangun berdasarkan prasangka maupun isu politik.
Gus Lilur menyebut setidaknya terdapat dua fakta objektif yang patut menjadi pertimbangan dalam menyusun kepengurusan PBNU. Pertama adalah aspek profesionalitas dan kemampuan personal. Kedua, keterwakilan wilayah sehingga kepengurusan PBNU benar-benar mencerminkan wajah NU secara nasional.
Menurut dia, kedua prinsip tersebut penting agar kepengurusan PBNU periode mendatang tidak terjebak pada dominasi kelompok atau wilayah tertentu. Apalagi, NU merupakan organisasi keagamaan yang memiliki struktur dan basis jamaah di berbagai daerah di Indonesia.
Dalam konteks itu, Gus Lilur memberikan dukungan terhadap langkah Ketua Umum PBNU terpilih, KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin, dalam menentukan jajaran pengurus yang akan membantunya menjalankan roda organisasi.
Ia menilai salah satu nama yang disebut-sebut diajukan Gus Kikin untuk posisi Sekretaris Jenderal PBNU, yakni Lukman Edy, memiliki pengalaman yang cukup untuk menduduki posisi tersebut. Lukman Edy diketahui pernah menjabat sebagai Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) serta Sekretaris Jenderal PKB.
“Semua orang di NU tahu bahwa LE (Lukman Edy) adalah operator lapangan Gus Kikin dan punya pengalaman mumpuni untuk memangku dan mengampu posisi Sekjen PBNU,” kata Khalilur.
Menurutnya, pengalaman organisasi dan kemampuan manajerial semestinya menjadi pertimbangan utama dalam menentukan figur yang akan mengisi posisi strategis di PBNU. Karena itu, ia meminta agar munculnya sebuah nama tidak langsung dikaitkan dengan kepentingan politik tertentu.
Ia menyayangkan apabila dinamika penyusunan kepengurusan kemudian berkembang menjadi isu bahwa “PKB come back” ke PBNU. Menurutnya, isu tersebut justru berpotensi mengaburkan substansi utama dari proses formatur, yakni memilih orang-orang yang dianggap mampu membantu ketua umum menjalankan amanah organisasi.
Gus Lilur juga menyinggung munculnya kekecewaan sejumlah pihak terhadap keputusan formatur. Namun, ia menilai perbedaan pandangan dalam proses penyusunan kepengurusan merupakan hal yang wajar selama tetap ditempatkan dalam koridor organisasi.
Ia menegaskan, PBNU merupakan organisasi berskala nasional sehingga struktur kepengurusannya idealnya merepresentasikan Indonesia secara keseluruhan. Menurut dia, keterwakilan wilayah menjadi salah satu prinsip penting yang harus diperhatikan Gus Kikin dalam menyusun kepengurusan.
“PBNU memang bukan PWNU Jatim,” tegasnya.
Pernyataan tersebut disampaikan Gus Lilur dengan melihat komposisi kepemimpinan PBNU saat ini yang juga memiliki keterkaitan kuat dengan Jawa Timur. Posisi Rais Aam PBNU dan Ketua Umum PBNU sama-sama berasal dari Jawa Timur. Karena itu, ia berharap posisi-posisi strategis lainnya tidak seluruhnya kembali didominasi figur dari wilayah yang sama.
“Rais Aam PBNU Jawa Timur, Ketum PBNU Jawa Timur. Masa jabatan lainnya diisi orang Jawa Timur semua?” ujarnya.
Gus Lilur menilai keberagaman asal wilayah dalam kepengurusan justru akan memperkuat legitimasi PBNU sebagai organisasi yang menaungi warga Nahdliyin di seluruh Indonesia. Menurutnya, Gus Kikin memiliki momentum untuk membentuk kepengurusan yang lebih egaliter, profesional, dan mencerminkan keragaman daerah.
Ia pun mengajak warga NU untuk memberikan ruang kepada Gus Kikin dalam menjalankan mandat hasil Muktamar ke-35 NU di Tambakberas, Jombang. Menurutnya, ketua umum terpilih memiliki hak dan tanggung jawab untuk memilih orang-orang yang dinilai paling tepat untuk membantunya mengelola organisasi.
“Saya dan rasanya semua jamaah NU mendukung Gus Kikin menyusun pengurus PBNU yang Indonesia, bukan PBNU ala PWNU Jawa Timur,” katanya.
Ia berharap proses penyusunan kepengurusan tidak dibayangi oleh isu maupun tudingan yang tidak berdasar. Dinamika internal, menurutnya, sebaiknya diselesaikan melalui mekanisme organisasi dan mengedepankan kepentingan jam’iyah serta jamaah NU.
Gus Lilur mendukung sepenuhnya terhadap langkah Gus Kikin untuk membangun kepengurusan PBNU yang profesional sekaligus memiliki keterwakilan wilayah yang kuat. Ia berharap seluruh pihak dapat memberikan kesempatan kepada kepengurusan baru untuk bekerja setelah susunan organisasi terbentuk.
“Terus maju Gus Kikin. Semoga para muassis membersamai panjenengan. Bismillah,” tutupnya.
